JAKARTA, Topindonesia.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Distribusi makanan selama masa libur sekolah dihentikan. Selain itu, lembaga-lembaga baru yang berganti pemimpin tersebut juga memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyebarkan ribuan dapur MBG , serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memperbaiki tata kelola program. “Sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” kata Agustina dalam taklimat media, kemarin (18/6/26).
Libur sekolah tahun ini berlangsung pada tanggal 22 Juni hingga 13 Juli. Berbeda dengan periode Ramadhan lalu yang masih menggunakan sistem bundling, kali ini distribusi MBG dihentikan sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
Agustina menjelaskan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif Rp6 juta per hari meski jumlah penerima manfaatnya belum tentu mencapai target 3.000 orang. Oleh karena itu, selama masa penghentian operasional, insentif juga tidak akan diberikan.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,4 triliun,” kata Agustina.
Penghentian distribusi tidak hanya berlaku selama libur semester. Namun juga mencakup hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Ahad.
Selain efisiensi operasional, BGN melakukan refocusing penerima manfaat. Hingga kemarin, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi program. Namun, Agustina tidak akan melakukan perbaikan di provinsi mana saja dan di tingkat apa.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke kelompok yang dianggap lebih membutuhkan. “Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Pada saat yang sama, BGN juga tengah menyiapkan skema klasterisasi dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah. Skema itu dinilai lebih adil dibandingkan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada seluruh SPPG tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Derita rakyat benar-benar sudah naik ke leher dan tak bisa tertahan lagi. Hal ini yang kemudian mendorong gelombang mendidih terus berputar. Di Jakarta, aktivis aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) turun ke jalan dengan mengenakan daster atau baju berwarna merah muda. Massa aksi juga membawa peralatan dapur.