PEKANBARU, Topindonesia.id – Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperbaiki jalan, terutama ruas Jalan Mahato-Simpang Manggala. Rencananya, perbaikan jalan tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp101 miliar.
Menurut Budiman, pembangunan jalan provinsi dengan metode rigid pavement atau beton sangat baik karena lebih tahan lama dan mampu menahan beban kendaraan bertonase berat dibandingkan dengan jalan aspal.
“Memang bagus, kita menginginkan ada jalan yang fokus rigid atau beton, khusus untuk menahan beban truk-truk CPO atau kendaraan bertonase dari industri,” ujar Budiman, Rabu (19/8/2026).
Dengan pembangunan jalan beton tersebut, kata Budiman, kendaraan angkutan perusahaan dapat melintas di Jalan Mahato. Sebab, jika kembali menggunakan aspal, jalan tersebut dinilai akan lebih cepat mengalami kerusakan.
Namun, ia berharap dana DBH sawit sebesar Rp101 miliar tidak hanya difokuskan untuk satu ruas jalan. Menurutnya, anggaran tersebut perlu dialokasikan ke sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Kalau memang ada posnya dari DBH sawit itu, kita berharap minimal dipetakan juga jalan yang urgen atau sudah rusak parah. Mayoritas mungkin di Jalan Mahato, tetapi dibagi juga ke jalan lain seperti Jalan Sontang yang rusak parah. Bahkan, masyarakat di sana sampai melakukan demonstrasi,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Rokan Hulu (Rohul), Budiman mengaku telah mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan sejak 2024. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi.
“Sejak tahun 2024 sudah saya usulkan, tetapi ada efisiensi. Tahun 2025 kembali saya ajukan, tetapi tidak juga terlaksana. Nah, kita berharap DBH tersebut dapat dibagi ke Jalan Sontang, termasuk jalan dari Dalu-Dalu sampai ke Bangun Jaya. Kondisinya luar biasa,” ungkapnya.
Setidaknya, kata Budiman, sejumlah ruas jalan rusak yang tersebar di Rokan Hulu dapat ditangani melalui perbaikan sementara atau tambal sulam agar akses masyarakat tetap lancar.
“Karena masyarakat mengeluh. Masyarakat banyak mengeluhkannya di media sosial. Mereka menyalahkan anggota DPRD-nya. Tetapi kami sadar juga, ini tidak hanya tugas kami, tetapi ada tugas gubernur dan bupati. Namun begitu, kita tidak diam. Hanya saja, anggaran kita sedang efisiensi,” pungkasnya.