PEKANBARU, Topindonesia.id – Anggota DPRD Riau Edi Basri menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 4,75 persen pada 2026 yang disebut-sebut sebagai capaian pemerintah justru lebih banyak ditopang oleh kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menilai, aktivitas pembangunan yang dibiayai pemerintah daerah pada tahun ini relatif terbatas.
Edi mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta dapat disebut sebagai hasil kerja pemerintah. Terlebih, ketika belanja pembangunan relatif terbatas akibat adanya penguncian anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?" ujar Edi Basri, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut salah satu motor utama yang menjaga perputaran ekonomi Riau justru berasal dari aktivitas masyarakat di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.
Saat ini, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit relatif stabil, bahkan berada di atas Rp3.000 per kilogram. Stabilnya harga sawit dinilai turut menopang daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
"Pertumbuhan ekonomi itu karena kemandirian masyarakat, khususnya petani perkebunan kelapa sawit. Harga sawit sekarang stabil, bahkan cenderung naik," katanya.
Oleh sebab itu, Ketua Komisi III DPRD Riau tersebut meminta pemerintah daerah tidak sekadar mengklaim pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kebijakan konkret untuk memperkuat sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
"Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja pemerintah, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada," sebutnya.
Edi bahkan menilai pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap akan berjalan meski tanpa dukungan pemerintah daerah.
"Iya, karena pemerintah tidak ada berbuat, anggaran tidak ada, bantuan tidak ada, pembangunan tidak berjalan. APBD kan hanya untuk belanja pegawai, selain itu kan tidak ada," tegasnya.