Siak, Topindonesia.id- Pelayanan angkutan kapal gratis di Kabupaten Siak tetap berjalan seperti biasa meskipun Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tengah menjalani proses hukum. Program tersebut tidak terdampak karena proyek pengadaan kapal telah melalui proses lelang dan dimenangkan oleh CV Shift of Marine.
Hal itu disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli. Menurutnya, operasional pelayanan kapal gratis tetap berlangsung dan tidak berkaitan dengan proses hukum yang menjerat Kepala Dinas Perhubungan.
Bupati Afni menjelaskan, nilai kontrak sewa kapal sebesar Rp623 juta. Menurutnya, nilai tersebut tergolong efisien. Semula program direncanakan mulai berjalan pada Februari, namun karena keterbatasan fiskal daerah, pelaksanaannya baru dapat dimulai pada Juni 2026.
"Uang muka yang telah kami bayarkan sebesar 30 persen atau Rp187,99 juta," ujar Bupati Afni, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan, meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap, pelayanan kapal gratis harus tetap berjalan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Masyarakat sudah menunggu layanan ini sejak awal tahun. Tanpa angkutan gratis, bidan dan guru yang berasal dari luar Teluk Lanus akan kesulitan menjangkau lokasi tugas karena biaya transportasi yang tinggi," katanya.
Untuk menjamin kelancaran pelayanan, Bupati Afni menunjuk Sekretaris Dinas Perhubungan, I Wayan W. Wiratama, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan.
"Saya juga turun langsung ke Kantor Dinas Perhubungan untuk memberikan penguatan kepada jajaran serta memastikan seluruh aktivitas pelayanan tetap berjalan dengan baik," ujar Afni.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, menambahkan bahwa Bupati Afni bersama Wakil Bupati Syamsurizal secara konsisten mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Mahadar, komitmen tersebut selalu disampaikan dalam berbagai pertemuan sebagai bentuk upaya memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Editor: Fitriani