SIAK, Topindonesia.id - Ketua Tokoh Perkumpulan Masyarakat Siak Riau, Said Usman Abdullah, menilai kepala daerah di Kabupaten Siak kurang komunikatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Menurutnya, sejumlah kasus silih berganti menimpa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak.
Kasus tersebut mulai dari dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja di kawasan Tanjung Buton, hingga kematian seorang dokter spesialis anestesi yang ditemukan meninggal dunia di semak belukar.
Menurut Said, kepala daerah tidak seharusnya hanya menyampaikan persoalan keterbatasan anggaran. Sebab, kondisi serupa juga dialami banyak daerah di Indonesia.
"Saat ini semua daerah mengalami hal yang sama. Dana transfer dari pusat dipangkas. Meski begitu, daerah lain masih bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik," ujar Said, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai kepala daerah perlu melakukan introspeksi, berbenah, serta mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar pengawasan berjalan lebih baik dan kasus serupa tidak kembali terjadi.
"Padahal sudah dua kali kejadian di Siak dalam waktu yang berdekatan. Seharusnya bupati melakukan evaluasi agar ASN lebih terkontrol," katanya.
Said menilai hingga kini belum terlihat adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Pemkab Siak.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi di masing-masing dinas. Apakah memang tidak ada anggaran sehingga terjadi tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi. Seharusnya kepala daerah bersama jajarannya mencari solusi, bukan hanya menyampaikan keluhan tanpa hasil," tegasnya.
Ia mengaku menerima banyak keluhan dari ASN maupun masyarakat Kabupaten Siak. Namun, menurutnya, akar persoalan yang terjadi belum diketahui secara jelas.
Said juga meminta kepala daerah melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan paguyuban di Kabupaten Siak dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
"Seharusnya kepala daerah melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan paguyuban di Siak. Mari kita duduk bersama untuk memecahkan persoalan yang terjadi saat ini," ajaknya.
Menurutnya, Bupati Siak terkesan berjalan sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Siak menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun daerah.
"Jika ini dilakukan, seluruh stakeholder akan bekerja sama membangun Siak. Banyak tokoh Siak yang memiliki akses ke pemerintah pusat sehingga dapat membantu memperjuangkan dukungan anggaran bagi daerah," ungkapnya.
Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru itu juga menilai masih banyak persoalan di Kabupaten Siak yang belum mendapat perhatian, salah satunya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
"Seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi hal itu. Siak merupakan daerah bekas Kesultanan Siak Sri Indrapura yang memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu pusat perkembangan bahasa Melayu, yang berkontribusi terhadap lahirnya Bahasa Indonesia," ujarnya.
Karena itu, Said meminta Bupati Siak melakukan introspeksi, bersikap lebih komunikatif, serta membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.
Sumber: CKPL/ Redaksi