SIAK, Topindonesia.id - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mendorong seluruh pemerintah daerah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai instrumen obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah semakin sempitnya ruang fiskal.
Hal itu disampaikan Afni saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Investasi Publik" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Afni mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak terburu-buru memilih skema pembiayaan tanpa perhitungan yang matang. Menurutnya, pemerintah daerah harus mencermati mekanisme teknis, kemampuan keuangan, tingkat risiko, hingga dampak ekonomi jangka panjang sebelum mengambil keputusan.
"Pemerintah daerah perlu memahami dengan baik berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memahami mekanisme, kemampuan daerah, risiko, dan konsekuensinya," tegasnya.
Afni menjelaskan, Kabupaten Siak saat ini menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan ruang fiskal, kewajiban penyelesaian utang daerah secara bertahap, serta persoalan kurang salur dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan pembiayaan agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.
Untuk itu, kepala daerah dinilai memerlukan ruang konsultasi dan pendampingan yang memadai agar memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan melalui utang konvensional dan obligasi daerah.
"Dengan pemahaman yang baik, daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing," ujarnya.
Afni juga menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah bukan merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah. Instrumen tersebut dinilai tepat diterapkan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat serta proyek produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Tidak semua daerah harus menerbitkan obligasi. Namun, regulasi dan perangkat pendukungnya perlu disiapkan agar daerah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan dapat memiliki alternatif pembiayaan yang sehat dan terukur," tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Badan Penganggaran MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai memproyeksikan sumber pembiayaan alternatif seiring semakin terbatasnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Melchias, pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah harus mampu menyusun proyek-proyek strategis yang memiliki nilai ekonomi sekaligus merancang skema investasi publik yang tepat.
Ia menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan proyek infrastruktur yang bersifat produktif. Namun, penerbitannya harus didukung tata kelola keuangan yang transparan, administrasi yang tertib, kondisi keuangan yang sehat, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi menjadi syarat utama karena instrumen tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan berada di bawah pengawasan otoritas pasar modal.
Dalam forum tersebut juga diungkapkan bahwa penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi teknis mengenai obligasi daerah masih dalam tahap perumusan. Regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi.
Penyusunannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPR, otoritas jasa keuangan, akademisi, hingga pelaku pasar.
Menutup penyampaiannya, Afni berharap pemerintah pusat terus memberikan pendampingan kepada daerah terkait penerapan skema pembiayaan inovatif tersebut.
"Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi. Namun, pembiayaannya harus sehat, terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil hari ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah di masa depan," pungkasnya.