Pelalawan, Topindonesia.id – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan hingga triwulan II Tahun Anggaran 2026 baru mencapai sekitar 25 persen dari target sebesar Rp411,45 miliar. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. saat Rapat Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Pelalawan, Senin (13/7/2026).
Menurut Zukri, rendahnya realisasi PAD menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
"Hingga triwulan II, capaian PAD masih jauh dari harapan. Realisasi PAD baru mencapai 25 persen. Artinya, pada 2026 masih banyak kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Namun, masih ada dua triwulan lagi untuk mengoptimalkan pencapaian PAD," ujar Zukri.
Ia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD.
"Kita dituntut untuk terus berinovasi, berkreasi, dan bekerja keras dalam meningkatkan PAD. Berbagai upaya akan terus dilakukan. Sudah saatnya kemandirian fiskal daerah kita perkuat di tengah tersendatnya transfer dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap daerah," katanya.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2026, target PAD Kabupaten Pelalawan tahun ini ditetapkan sebesar Rp411.455.591.906. Hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai sekitar seperempat dari target tersebut sehingga pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar capaian pada dua triwulan terakhir.
Rendahnya realisasi PAD berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, melambatnya belanja pemerintah juga dapat mengurangi perputaran uang di daerah yang berdampak pada pelaku usaha, kontraktor lokal, pelaku UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berupaya mempercepat reformasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan pengelolaan aset daerah, penguatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), digitalisasi sistem pemungutan, serta penciptaan iklim investasi yang dapat memperluas basis penerimaan daerah.
Rendahnya capaian PAD juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pelalawan. Evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah penghasil PAD, efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta transparansi pengelolaan sumber-sumber pendapatan dinilai penting untuk memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai.
Dengan masih tersisa dua triwulan pada Tahun Anggaran 2026, peluang mengejar target PAD masih terbuka. Namun, tanpa langkah yang terukur dan percepatan kinerja, rendahnya realisasi PAD berpotensi menghambat pembangunan daerah serta memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan.