Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru Irwan Suryadi saat dikonfirmasi Riau Pos terkait hal ini, membenarkan. Namun saat ditanya lebih lanjut kapan jadwal pelaksanaan seleksi pejabat, Irwan mengatakan agar konfirmasi langsung dengan Sekko Pekanbaru. Karena dinilai lebih tepat menjawabnya.
‘’Benar kayaknya. Tanya Sekko saja,’’ ujar Irwan singkat, Jumat (4/6).
Sementara Pj Sekko Pekanbaru Zulhelmi Arifin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA dan sambungan telepon sampai pukul 17.14 WIB belum merespon.
Adapun persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ini diberikan menindaklanjuti permohonan yang diajukan Wali Kota Pekanbaru melalui surat nomor 800.1.14.1/BKPSDM-MP/1839/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal permohonan rekomendasi seleksi terbuka JPT pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2025.
Dalam surat persetujuan tersebut, Kemendagri menyatakan bahwa Wali Kota Pekanbaru mengajukan permohonan untuk mengisi sebanyak 38 jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme seleksi terbuka. Permohonan ini dinyatakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Kemendagri memberikan persetujuan khusus untuk pelaksanaan seleksi terbuka 38 jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, objektivitas, dan kompetensi. Persetujuan ini juga bertujuan untuk memastikan kesempatan yang adil bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat.
Daftar jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka JPT pratama di pemko di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Sosial.
(Riaupos)