PEKANBARU, Topindonesia.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima audiensi jajaran manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (14/8/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah serta memastikan keberlanjutan kontribusi industri minyak dan gas bumi (migas) bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut kedatangan jajaran pimpinan PHR sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan komitmen dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau.
"Terima kasih sudah datang ke sini. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu," ujar SF Hariyanto.
SF Hariyanto menegaskan pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah secara mandiri tanpa keterlibatan pihak swasta. Karena itu, Pemprov Riau mengharapkan kontribusi nyata dari PHR, khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), untuk membantu perbaikan jalan rusak di wilayah kerja perusahaan.
"Kita tahu bersama, untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi," kata SF Hariyanto.
Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam Tim Satgas juga menyatakan kesiapan membantu mengatasi berbagai kendala operasional PHR. Perusahaan diimbau aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama demi mendukung percepatan produksi migas nasional.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin mengapresiasi dukungan Pemprov Riau terhadap kelancaran operasional perusahaan di wilayah Riau. Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait persetujuan ketentuan fiskal (fiscal terms) baru dari pemerintah pusat untuk operasional PHR.
"Alhamdulillah, kita bisa bertemu hari ini. Kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," kata Muhammad Arifin.
Ia menjelaskan penyesuaian ketentuan fiskal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika peningkatan produksi migas.