KAMPAR, Topindonesia.id - Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (20/7/2026).
Rakor yang digelar secara virtual itu diikuti Ahmad Yuzar dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, bersama Wakil Bupati Kampar Misharti dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar, serta sejumlah pejabat lainnya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah sekaligus mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung program strategis nasional.
Menurutnya, Kabupaten Kampar sebagai daerah agraris memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten tetangga dinilai penting untuk menjamin ketersediaan komoditas.
"Kami di Kabupaten Kampar berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan," kata Ahmad Yuzar.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab Kampar juga menyatakan siap mendukung Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan daerah dan koordinasi lintas sektor.
"Selain itu, kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan langkah nyata, baik melalui kebijakan daerah maupun koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Kampar telah melakukan evaluasi internal untuk mengukur kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan data kebutuhan perumahan, sinkronisasi program daerah dengan pemerintah pusat, serta penyusunan regulasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah daerah juga harus memastikan berbagai langkah di lapangan berjalan efektif.
Upaya tersebut meliputi penguatan distribusi pangan, pemantauan perkembangan harga, serta dukungan terhadap sektor produksi lokal.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi melalui TPID, memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.
Sementara itu, evaluasi Program 3 Juta Rumah dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah berjalan optimal, mulai dari kesiapan lahan, regulasi, hingga pelibatan masyarakat.
Ahmad Yuzar berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat penyediaan hunian.
"Dengan kerja sama yang konkret, semoga Kabupaten Kampar menjadi salah satu daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sekaligus mendukung program nasional pembangunan rumah rakyat," tutup Ahmad Yuzar.
Sumber: RA/Redaksi