Pekanbaru, Topindonesia.id - Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera membuka blokir anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program-program yang telah dianggarkan melalui APBD dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, realisasi anggaran di sejumlah OPD masih rendah, salah satunya di Dinas Perhubungan. Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, sebagian besar realisasi belanja masih sebatas pembayaran gaji pegawai, sementara berbagai program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan.
Zulfadhli menjelaskan, rendahnya realisasi anggaran disebabkan anggaran kegiatan yang masih diblokir sejak 2025. Akibatnya, banyak OPD belum dapat menjalankan program kerja secara maksimal.
"Sejak tahun lalu mereka tidak bisa bergerak karena anggarannya belum bisa digunakan. Tentu kita berharap kepada BPKAD agar persoalan ini segera diselesaikan," ujar Zulfadhli, Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan, DPRD bukan merupakan atasan OPD, melainkan mitra kerja pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pihaknya berharap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami berharap ada inisiatif dari BPKAD. Sudah lebih dari satu tahun mereka tidak bisa bekerja karena anggarannya belum dapat digunakan. Tahun lalu sudah seperti ini, sampai sekarang juga belum bisa bergerak," katanya.
Politikus Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir itu juga berharap persoalan fiskal daerah dapat segera diselesaikan sehingga blokir anggaran OPD dapat dibuka dan pelaksanaan program pemerintah kembali berjalan normal.
"Harapannya anggaran itu segera dibuka. Kemungkinan persoalan ini juga akan menjadi pembahasan bersama komisi-komisi lain dengan BPKAD," ujarnya.