Pekanbaru, Topindonesia.id- Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar kegiatan outbound sekaligus pembekalan bagi ribuan ketua RT dan RW mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Pekanbaru.
Sebelum program tersebut direalisasikan, DPRD ingin mengetahui secara rinci konsep pelaksanaan hingga anggaran yang akan digunakan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, mengatakan pihaknya belum menerima penjelasan lengkap terkait rencana kegiatan yang disebut akan melibatkan lebih dari 3.000 ketua RT dan RW se-Kota Pekanbaru.
"Sejauh ini, itu masih sebatas rencana yang disampaikan Pak Wali Kota. Detail konsep kegiatannya kami belum tahu," ujar Robin, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi I, peserta kegiatan tersebut merupakan seluruh ketua RT dan RW, baik yang baru terpilih maupun yang masih menjabat. Jumlah pesertanya diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang.
Atas dasar itu, Komisi I berencana memanggil Pemko Pekanbaru untuk meminta penjelasan secara menyeluruh, mulai dari tujuan kegiatan, konsep pelaksanaan, sumber pendanaan, hingga besaran anggaran yang disiapkan.
"Kita akan panggil. Kita ingin tahu anggarannya dari mana, berapa besar anggarannya, dan seperti apa konsep kegiatannya. Karena sampai hari ini kami belum memiliki data itu," kata Robin.
Menurut Robin, DPRD belum dapat memberikan penilaian apakah program tersebut layak dilaksanakan atau justru berpotensi membebani keuangan daerah. Penilaian baru dapat dilakukan setelah pemerintah menyampaikan seluruh perencanaan beserta kebutuhan anggarannya.
Apabila nantinya kegiatan tersebut dinilai tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, DPRD akan meminta agar anggaran dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
"Kalau memang nanti kita anggap tidak perlu dan hanya memboroskan anggaran, tentu kita akan minta agar anggaran itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas, seperti peningkatan pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Namun, jika pembekalan tersebut terbukti mampu meningkatkan kapasitas ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, DPRD akan mendukung pelaksanaannya.
"Kalau memang hasilnya positif dan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tentu tidak ada masalah. Yang penting manfaatnya jelas," tutup Robin.