PELALAWAN, Topindonesia.id - Bupati Pelalawan Zukri menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka studi teknis optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan, Kamis (16/7/2026).
Rombongan dipimpin langsung Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia.
Dalam pertemuan tersebut, Zukri memaparkan sejumlah strategi Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pajak yang cepat, mudah, dan transparan, penguatan pengawasan, hingga sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak.
Menurut Zukri, strategi jangka pendek difokuskan pada optimalisasi penerimaan melalui pendekatan kepada perusahaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan kebijakan opsen pajak. Adapun strategi jangka menengah dan panjang dilakukan melalui penguatan edukasi perpajakan serta pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber PAD baru.
"Sebagai pejabat, kita harus berpikir bagaimana membangun pemulihan fiskal daerah. Optimalisasi penerimaan harus terus dilakukan agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap terjaga," kata Zukri.
Ia juga menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga triwulan II 2026 telah mencapai 79 persen dan melampaui target yang ditetapkan.
Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam menetapkan skala prioritas anggaran serta mengoptimalkan dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Menurut dia, berbagai strategi pengelolaan pajak daerah dan retribusi yang diterapkan di Kabupaten Pelalawan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.