Kampar, Topindonesia.id -Kinerja pembangunan infrastruktur Kabupaten Kampar mendapat perhatian dari Komisi IV DPRD Kampar. Komisi IV menilai realisasi program dan kegiatan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih berjalan lambat. Capaian hingga pertengahan tahun 2026 juga dinilai belum mencapai target yang ditetapkan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Kampar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kampar, Senin (22/6/2026), legislatif mempertanyakan rendahnya progres pekerjaan fisik, serapan anggaran, serta lambannya penyelesaian persoalan ganti rugi lahan yang berpotensi menghambat pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Agus Risna Saputra, menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, percepatan perlu dilakukan agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan di lapangan.
“Percepatan harus dilakukan agar seluruh program pembangunan bisa segera dieksekusi tanpa adanya hambatan dalam pembangunan daerah,” tegas Agus.
Selain persoalan progres pekerjaan, Komisi IV juga menyoroti lambannya proses pembebasan lahan pada sejumlah proyek pembangunan. Hingga kini, tahapan masih berada pada proses pendataan, konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pengukuran ulang lahan terdampak.
DPRD meminta pemerintah daerah melalui Dinas PUPR tidak membiarkan persoalan administrasi berlarut-larut karena berpotensi berdampak terhadap jadwal pelaksanaan proyek pembangunan strategis.
Menanggapi kritikan tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Kampar, Rusdi Hanif, mengakui realisasi kegiatan hingga Juni 2026 masih berada di bawah target.
“Sampai bulan Juni target realisasi yang direncanakan sebesar 31 persen, namun yang tercapai baru sekitar 28 persen. Masih ada deviasi minus sekitar tiga persen,” jelas Rusdi.
Ia mengakui capaian tersebut belum ideal. Pasalnya, memasuki triwulan kedua, progres pekerjaan seharusnya sudah berada pada angka 40 hingga 50 persen.
“Secara ideal tentu tidak seperti ini. Masih ada kelemahan, kekurangan, dan kendala yang harus segera kita atasi,” ujarnya.
Rusdi menyebut salah satu penyebab rendahnya realisasi adalah lambannya pelaksanaan sejumlah kegiatan, meskipun sebagian besar program telah memiliki anggaran dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Untuk mengejar ketertinggalan, pihaknya telah memerintahkan seluruh bidang, terutama bidang jalan dan jembatan, melakukan evaluasi serta inventarisasi terhadap pekerjaan yang belum berjalan.
“Jika tidak ada kendala teknis maupun administrasi, dokumen harus segera disiapkan dan proses pelaksanaan pekerjaan harus segera dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,” tutupnya.
Editor: Fitriani