Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPRD telah melakukan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau guna membahas persoalan distribusi BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Menurut Hendrik, hasil konsultasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkoordinasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga karena kewenangan penyaluran maupun penambahan kuota BBM berada pada kedua lembaga tersebut.
"Kemarin kami bersama Komisi III sudah berkonsultasi ke ESDM Provinsi dan Disperindag Provinsi. Minggu ini, mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan BPH Migas terkait penyaluran BBM di Pulau Bengkalis. Kami juga akan meminta penambahan kuota harian untuk Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis," kata Hendrik.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi atas persoalan distribusi BBM yang selama ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di Pulau Bengkalis.
Kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas perekonomian. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih kerap terlihat di sejumlah SPBU ketika pasokan BBM terbatas.
Salah seorang warga Bengkalis, Ima, mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM.
"Kadang saya sudah mengantre sampai tiga jam, tetapi saat giliran saya, bensinnya sudah habis. Kondisi ini menyulitkan karena aktivitas sehari-hari menjadi terganggu," ujarnya.
Menurut Ima, kondisi tersebut tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga mengganggu pekerjaan dan aktivitas keluarga karena kendaraan merupakan sarana utama mobilitas masyarakat di Pulau Bengkalis.
DPRD Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat mempercepat penambahan kuota BBM sehingga distribusi kembali normal. Dengan demikian, antrean panjang di SPBU dapat berkurang dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi.