Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Masih Terbatas Hingga September 2025, Pengamat Soroti Kinerja Pemerintah Daerah

Pekanbaru, Topindonesia.id – Hingga September 2025, realisasi pendapatan daerah se-Riau tercatat baru mencapai 51,22 persen, sementara realisasi belanja daerah hanya sebesar 46,44 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023-2024, yang tercatat mencapai 60 persen.

Menurut Triono Hadi, pengamat Kebijakan Publik, angka ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan, eksekusi, serta manajemen kas yang ada di pemerintah daerah. Ia pun menilai bahwa target pendapatan daerah Riau kemungkinan besar sulit tercapai pada akhir tahun ini.

"Ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan kas daerah. Hal ini bisa berdampak pada kemampuan daerah untuk mencapai target pendapatan dan kualitas pekerjaan yang terhambat akibat penumpukan belanja menjelang akhir tahun," ujar Triono, Sabtu (21/9/2025).

Empat Daerah di Riau Alami Defisit, Sementara Beberapa Lainnya Masih Surplus

Dari sembilan daerah di Riau, termasuk Pemerintah Provinsi Riau, yang mencatatkan realisasi belanja di bawah 50 persen, hanya empat daerah yang realisasi belanjanya berada di atas 50 persen. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai.

Triono menjelaskan, sebagian besar daerah yang mengalami defisit melakukan strategi defisit berjalan, di mana belanja mereka melebihi pendapatan yang diterima. Sementara, Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebagai daerah dengan pendapatan terendah, hanya mencapai 38,49 persen, sementara Kabupaten Rokan Hilir mencatatkan realisasi belanja yang terendah, yakni 37,73 persen.

"Pada kondisi seperti ini, belanja daerah cenderung tidak teralokasi dengan efisien. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan program yang dijalankan, yang akan berdampak buruk di akhir tahun," tambah Triono.

Belanja Pegawai Mendominasi, Belanja Modal Minim Terrealiasi

Dari sisi belanja, belanja pegawai menjadi pos yang paling dominan dengan angka realisasi mencapai Rp9,1 Triliun atau 62,70 persen dari alokasi yang ditetapkan. Sementara itu, belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp5,01 Triliun, atau 39,31 persen dari anggaran yang direncanakan.

Namun, Triono menyoroti bahwa belanja modal sangat rendah. Hingga September 2025, realisasi belanja modal baru mencapai Rp1,29 Triliun atau 23,48 persen dari alokasi yang ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa belanja modal harus menjadi prioritas untuk percepatan pembangunan daerah.

Rendahnya Realisasi Pendapatan: Transfer Pusat dan PAD Jadi Penyebab Utama

Triono mengungkapkan, rendahnya realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh lambatnya transfer pusat ke daerah. Hingga September 2025, transfer pusat baru terealisasi 55,59 persen.

"Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah, juga mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 43,30 persen. Seharusnya, PAD sudah berada di atas 60 persen pada periode yang sama, mengingat tren kinerja di tahun 2023-2024," jelas Triono.

Menurutnya, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan kinerja PAD yang menjadi kontrol penuh mereka, sekaligus mendorong percepatan transfer dana dari pemerintah pusat agar pendapatan daerah dapat mencapai target.

Evaluasi dan Pengendalian Keuangan Daerah Menjadi Kunci

Triono Hadi mengingatkan agar kepala daerah, baik gubernur, walikota, maupun bupati se-Riau, untuk melakukan pemantauan ketat terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pengendalian keuangan daerah yang lebih baik diperlukan guna menghindari penumpukan pelaksanaan program atau kegiatan pada akhir tahun yang berisiko rendah kualitas dan akuntabilitas.

"Saat ini, pemerintah daerah harus fokus pada evaluasi dan optimalisasi kinerja PAD. Perencanaan dan proyeksi PAD yang lebih akurat sangat tergantung pada strategi pemerintah daerah itu sendiri," tegasnya.

Ia juga mengimbau agar kepala daerah terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat guna mempercepat transfer dana yang seharusnya sudah terealisasi dengan lebih baik.

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Riau per September 2025

1. Provinsi Riau

   • Pendapatan: Rp4.459,68 miliar (46,60%)

   • Belanja: Rp4.351,65 miliar (44,80%)

   • Surplus: Rp108,03 miliar

2. Kabupaten Bengkalis

   • Pendapatan: Rp1.082,78 miliar (51,31%)

   • Belanja: Rp1.100,39 miliar (52,39%)

   • Defisit: Rp17,61 miliar

3. Kabupaten Siak

   • Pendapatan: Rp1.552,75 miliar (51,77%)

   • Belanja: Rp1.450,38 miliar (45,31%)

   • Surplus: Rp102,37 miliar

4. Kabupaten Pelalawan

   • Pendapatan: Rp968,38 miliar (51,07%)

   • Belanja: Rp865,41 miliar (43,26%)

   • Surplus: Rp102,97 miliar

5. Kabupaten Indragiri Hulu

   • Pendapatan: Rp848,60 miliar (56,23%)

   • Belanja: Rp709,83 miliar (43,83%)

   • Surplus: Rp138,77 miliar

6. Kabupaten Indragiri Hilir

   • Pendapatan: Rp1.169,65 miliar (53,15%)

   • Belanja: Rp905,45 miliar (41,40%)

   • Surplus: Rp264,19 miliar

7. Kabupaten Kuantan Singingi

   • Pendapatan: Rp804,63 miliar (46,40%)

   • Belanja: Rp759,93 miliar (43,09%)

   • Surplus: Rp45,60 miliar

8. Kabupaten Rokan Hulu

   • Pendapatan: Rp995,07 miliar (51,26%)

   • Belanja: Rp1.003,66 miliar (51,03%)

   • Defisit: Rp8,59 miliar

9. Kabupaten Rokan Hilir

   • Pendapatan: Rp1.179,06 miliar (46,63%)

   • Belanja: Rp988,47 miliar (37,73%)

   • Surplus: Rp190,59 miliar

10. Kabupaten Kampar

• Pendapatan: Rp1.743,49 miliar (56,06%)

• Belanja: Rp1.710,52 miliar (54,26%)

• Surplus: Rp32,97 miliar

11. Kabupaten Kepulauan Meranti

• Pendapatan: Rp489,68 miliar (38,49%)

• Belanja: Rp567,10 miliar (43,26%)

• Defisit: Rp77,42 miliar

12. Kota Dumai

• Pendapatan: Rp1.082,78 miliar (51,31%)

• Belanja: Rp1.100,39 miliar (52,39%)

• Defisit: Rp17,61 miliar

13. Kota Pekanbaru

• Pendapatan: Rp1.670,52 miliar (52,02%)

• Belanja: Rp1.291,49 miliar (40,48%)

• Surplus: Rp378,71 miliar

Total Se-Riau:

• Pendapatan: Rp19.576,49 miliar (51,22%)

• Belanja: Rp18.262,07 miliar (46,44%)

• Surplus: Rp1.314,42 miliar

Melihat data ini, jelas bahwa kendala utama dalam pencapaian target pendapatan dan belanja daerah terletak pada pengelolaan yang lebih efisien, baik dari sisi pendapatan yang harus dimaksimalkan maupun pengeluaran yang perlu lebih terfokus pada program prioritas.

(Red)