Para mahasiswa dari lintas organisasi foto Bersama pimpinan DPRD Rohil usai penyampaian pernyataan sikap di Bagansiapiapi, Senin (8/9/2025).
BAGANSIAPIAPI, Topindonesia.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi dan kampus menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Senin (8/9/2025) siang.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore, diawali dengan penyampaian aspirasi dari mahasiswa yang disampaikan bergantian. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mendesak agar DPRD Rohil turut mendorong semangat percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, keterbukaan nformasi, dan berbagai kebijakan pro rakyat lainnya.
Setelah itu massa diterima untuk menyampaikan langsung butir-butir pernyataan aksi di ruangan paripurna DPRD Rohil. Seluruh peserta aksi masuk ke ruangan, dan menyampaikan aspirasi mereka.
Kordum aksi, Eka Rahayu menyampaikan terkait dengan kebijakan efisiensi harus dibarengi dengan dikuranginya kegiatan yang bersifat pemborosan, anggaran agar digunakan tepat sasaran.
"Rohil yang dimekarkan puluhan tahun silam, harus dapat terus berbenah yang baik untuk pendidikan, kesehatan, SDM dan sebagainya," kata Eka.
Ia menyampaikan poin tuntutan peserta aksi ada yang bersifat skala nasional dan lokal, di mana untuk skala nasional mendesak DPRD rohil turut mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, mendesak pembatalan kenaikan pajak, copot Menkeu, sementara untuk isu lokal seperti mendesak DPRD Rohil melakukan evaluasi anggaran kegiatan reses, kunker, dan sebagainya.
"Kami minta realisasi APBD 2025 percepatan, agar terjadi pemerataan pembangunan di Rohil cepat berjalan, meminta transparansi keterbukaan terkait retibusi pajak daerah, PAD, desak agar dibuka pemblokiran rekening di PT SPRH yang berdampak aa terkendalanya operasionalisasi SPBU daerah sehigga nelayan kesulitan solar," katanya.
Ketua DPRD Rohil Ilhammi menyampaikan apa yang disampaikan mahasiswa itu akan menjadi perhatian pihaknya ke depan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Rohil Maston menyebutkan pihaknya sudah membahas LPP sebagai realisasi percepatan anggaran agar ekonomi di tengah masyarakat tumbuh.
"Terkait transparansi pajak, PAD, kami akan surati Bapenda, minta data riilnya untuk 2024 ataupun 2025 berjalan," katanya.
Terkait pembukaan blokir rekening PT SPRH menurutnya hal itu akan disampaikan ke kepala daerah sebagai pemegang saham Utama BUMD. Menyikapi keluhan nelayan soal solar, sebelumnya telah dilakukan peran DPRD dengan adanya saran pengisian ke SPBU yang ada di jalan Bintang, Bagansiapiapi.
Terkait reses, terangnya, masukan yang disampaikan menjadi pembelajaran dan akan dievaluasi agar lebih baik lagi. Dan terkait dengan CSR juga akan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Usai penyampaian aspirasi dilakukan penyerahan pernyataan sikap yang diterima dan ditandatangani pimpinan DPRD Rohil.