JAKARTA, Topindonesia.id - Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional. Acara ini digelar di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Selasa (9/9/25).
Kabupaten Bengkalis resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (percontohan) di Provinsi Riau dalam penerapan MPP Digital Nasional. Penetapan ini menjadi bukti kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap komitmen Bengkalis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Acara ini menampilkan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wamen Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta sejumlah kepala daerah se-Indonesia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan MPP Digital Nasional adalah terobosan penting dalam mempercepat layanan perizinan energi kesehatan yang lebih efisien, akuntabel, dan aman. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menambahkan, digitalisasi adalah kunci menciptakan pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah. “Tanpa komitmen kepala daerah, sistem digital tidak akan maksimal. Layanan publik harus berjalan hingga ke desa,” tegas Tito.
Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan, digitalisasi pelayanan publik merupakan pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Menurutnya, penerapan MPP Digital Nasional akan mendorong layanan publik lebih cepat, transparan, dan responsif.
“Dengan adanya sistem ini, proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan akan lebih mudah diakses dan efisien. Kami berharap dukungan pusat berupa penguatan jaringan internet, sarana teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM, agar layanan digital benar-benar optimal hingga pelosok desa,” ungkap Kasmarni.
Sebagai daerah percontohan, Kabupaten Bengkalis berkomitmen segera mengintegrasikan seluruh layanan perizinan sektor kesehatan ke dalam MPP Digital Nasional, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Kasmarni, Sekda Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Plt. Kadis Kesehatan Ermanto, Plt. Kadis PMPTSP M. Thaib, Direktur RSUD Bengkalis Azahari Effendi, Kabag Umum Setda Kevin Rafizariandi, Kabag Prokopim Syafrizal, serta Kabid Humas dan SDM RSUD Mandau Iwan Ridwan.
Kabupaten Bengkalis resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (percontohan) di Provinsi Riau dalam penerapan MPP Digital Nasional. Penetapan ini menjadi bukti kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap komitmen Bengkalis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Acara ini menampilkan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wamen Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta sejumlah kepala daerah se-Indonesia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan MPP Digital Nasional adalah terobosan penting dalam mempercepat layanan perizinan energi kesehatan yang lebih efisien, akuntabel, dan aman. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menambahkan, digitalisasi adalah kunci menciptakan pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah. “Tanpa komitmen kepala daerah, sistem digital tidak akan maksimal. Layanan publik harus berjalan hingga ke desa,” tegas Tito.
Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan, digitalisasi pelayanan publik merupakan pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Menurutnya, penerapan MPP Digital Nasional akan mendorong layanan publik lebih cepat, transparan, dan responsif.
“Dengan adanya sistem ini, proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan akan lebih mudah diakses dan efisien. Kami berharap dukungan pusat berupa penguatan jaringan internet, sarana teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM, agar layanan digital benar-benar optimal hingga pelosok desa,” ungkap Kasmarni.
Sebagai daerah percontohan, Kabupaten Bengkalis berkomitmen segera mengintegrasikan seluruh layanan perizinan sektor kesehatan ke dalam MPP Digital Nasional, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Kasmarni, Sekda Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Plt. Kadis Kesehatan Ermanto, Plt. Kadis PMPTSP M. Thaib, Direktur RSUD Bengkalis Azahari Effendi, Kabag Umum Setda Kevin Rafizariandi, Kabag Prokopim Syafrizal, serta Kabid Humas dan SDM RSUD Mandau Iwan Ridwan.
(rilis humas)