PEKANBARU, Topindonesia.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau mengkritisi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau tahun 2025. Mereka menyebut proses seleksi yang digelar secara daring ini masih menyisakan banyak persoalan serius dan terkesan ditutupi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.
SPMB memang sudah selesai di awal Juli, tapi faktanya masih menyimpan banyak masalah yang menjadi polemik di tengah masyarakat,” ungkap Ketua Koordinator BEM se-Riau, Teguh Wardana, kepada beberapa awak media di Pekanbaru, Minggu (27/7/2025).
Menurut Teguh, dari hasil pemantauan dan penelusuran mereka, ditemukan berbagai indikasi ketidak terbukaan (transparansi), manipulasi sistem aplikasi, serta kebijakan diskriminatif yang membuka peluang praktik curang sejak proses hingga pasca-seleksi.
“Kami menilai pelaksanaan SPMB tahun ini justru mengulang kesalahan fatal dari tahun-tahun sebelumnya. Indikasi kecurangan masih terjadi, dan ini sangat memprihatinkan. Dunia pendidikan seharusnya bersih dari hal-hal seperti ini,” tegas Teguh, didampingi Koordinator BEM Pekanbaru, Maulana Ikhsan, dan sejumlah aktivis mahasiswa lainnya.
Ironisnya, kata Teguh, pihak Disdik Riau maupun lembaga terkait tetap menyatakan bahwa SPMB berjalan lancar, akuntabel, dan tanpa masalah. “Padahal kenyataannya jauh dari itu. Data dan fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Ada ketidak sesuaian kuota, informasi yang tertutup, hingga dugaan praktik pembohongan publik oleh pihak terkait,” katanya.
Teguh juga menyayangkan sikap tertutup Plt. Kepala Disdik Riau yang hingga kini belum memberikan penjelasan publik soal gonjang-ganjing ini. “Kami sudah ajukan permohonan audiensi secara resmi. Tapi hingga sekarang belum ada respon positif, hanya alasan sibuk tanpa kejelasan waktu,” ujarnya.
Menurut dia, sikap enggan membuka ruang dialog dengan mahasiswa hanya memperkuat dugaan bahwa ada hal yang memang ingin disembunyikan oleh pimpinan Disdik Riau.
*Kebijakan Diskriminatif*
BEM se-Riau juga menyoroti kebijakan Disdik Riau yang dianggap diskriminatif dalam penyaluran siswa jalur afirmasi—yakni mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu—ke sekolah swasta dengan janji bantuan dana BOS-da.
Kenapa langsung disalurkan ke swasta sementara masih ada kuota kosong di sekolah negeri? Bahkan Disdik sendiri mengeluarkan surat edaran untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini jelas janggal,” ujar Teguh.
Masalah bertambah rumit karena dana BOS-da untuk sekolah swasta pun belum dibayar sepenuhnya hingga kini. “Kalau BOS-da tahun lalu saja belum tuntas, bagaimana dengan tahun ini? Apalagi saat ini APBD Riau sedang defisit,” imbuhnya.
Hal ini, menurut Teguh, hanya akan menambah beban sekolah swasta dan menciptakan persoalan baru.
Ia juga mengkritik kebijakan “rekonsiliasi” pengisian kuota kosong yang berpotensi membuka ruang bagi siswa “titipan” atau jalur belakang, bahkan membuka kemungkinan terjadinya transaksi gelap.
“Saat ini sudah beredar isu keterlibatan oknum yang mencatut nama-nama pejabat tinggi di Riau, seperti Gubernur, Kapolda, Danrem, hingga Kejati, untuk meloloskan siswa ke sekolah favorit. Ini praktik yang mencederai integritas pendidikan,” ungkap Teguh.
*Siap Gelar Aksi Besar*
Atas berbagai permasalahan tersebut, Teguh menyatakan BEM se-Riau mendesak Disdik Riau segera memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka. Jika tidak, mereka mengancam akan menggerakkan aksi besar-besaran bersama elemen mahasiswa lainnya.
Selain itu BEM se-Riau mendesak Gubernur Riau Abdul Wahid agar segera memproses dan menetapkan Kepala Dinas Pendidikan yang definitif, sehingga tidak lagi dijabat Pelaksana Tugas (plt).
Termasuk mengevaluasi Sekretaris dan Kabid SMK Disdik yang dinilai tidak berkompeten dan amanah mengemban jabatan yang dipercayakan.
“Kami serius. Ini bukan hanya soal kuota sekolah, ini soal marwah dunia pendidikan. Kalau perlu, kami akan turun ke jalan bersama masyarakat luas untuk menyuarakan keresahan ini,” tegas Teguh yang mengaku sudah berkoordinasi dengan aktivis Cipayung Plus terkait persoalan SPMB hingga defisit anggaran di Provinsi Riau sehingga terjadi banyak tunda bayar, termasuk dana BOSda Arfirmasi.
Ia menegaskan bahwa BEM se-Riau akan terus mengawal dan memantau penyelesaian persoalan SPMB sampai benar-benar tuntas, begitu juga dengan implementasi kebijakan maupun kinerja para pejabat Disdik.
“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai bagian dari partisipasi aktif masyarakat sipil yang ingin pendidikan di Riau dikelola secara adil, inklusif, dan berintegritas,” tutup Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) ini. (Rls/Ari)