Bupati Siak Temui Kemenhub, Perjuangkan Kembali Pengelolaan Pelabuhan KITB

 

JAKARTA, Topindonesia.id – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kedatangannya untuk memperjuangkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Dalam pertemuan tersebut, Afni bertemu dengan Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, Triono. Ia berharap pemerintah pusat kembali memberikan kepercayaan kepada BUMD Siak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di kawasan KITB.

Afni hadir bersama Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Komisaris KITB, Komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi PT Samudra Siak dan KITB, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Siak.

Afni menjelaskan, upaya mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada BUMD Siak telah dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya, sekitar setahun lalu.

Ia mengakui, sebelumnya Kemenhub telah memberikan kepercayaan kepada BUMD melalui PT Samudra Siak untuk mengelola Pelabuhan KITB. Namun, masa pengelolaan tersebut berakhir pada Oktober 2024. Setelah itu, perusahaan dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai BUP.

Menurut Afni, pengelolaan pelabuhan pada periode sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Daerah tidak memperoleh keuntungan yang signifikan, sementara pemeliharaan infrastruktur dermaga juga dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut kemudian berujung pada ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.

"Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu," ungkap Afni.

Ia menjelaskan, pembangunan pelabuhan tersebut menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, kawasan pelabuhan juga sempat mengalami penumpukan truk pengangkut cangkang tanpa pengawasan yang memadai.

Afni mengatakan, saat menghadapi persoalan tersebut, dirinya telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan dalam pertemuan sekitar setahun lalu.

Sebagai kepala daerah, ia berkomitmen membenahi tata kelola BUMD agar kepercayaan pemerintah pusat nantinya dapat dijaga dan tidak kembali disia-siakan.

"Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar kedepan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi,kedepan. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB," pinta Afni.

Menurut Afni, keberadaan Pelabuhan KITB memiliki peran strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat Siak. Terlebih, saat ini pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas setiap tahunnya.

Karena itu, pelabuhan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Siak. Keberadaannya juga diharapkan mampu membuka peluang investasi, mendorong aktivitas usaha, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam kesempatan itu, Afni turut mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.

Ia menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED ditargetkan selesai paling lambat pada akhir tahun ini. Meski demikian, anggaran untuk pembangunan fisik jembatan tersebut belum tersedia dari pemerintah pusat.

Pemkab Siak pun tidak ingin hanya menunggu realisasi anggaran tersebut. Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah melakukan upaya lain dengan menggandeng pihak ketiga. Hasilnya, Pemkab Siak berhasil mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tersebut.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerjasama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub," ujarnya.

Komitmen tersebut juga telah disampaikan Afni kepada Direktur Kepelabuhanan. Ia berharap, setelah penyusunan DED selesai, seluruh pihak dapat kembali melakukan pembahasan untuk menentukan langkah pembangunan selanjutnya.

Sementara itu, Triono menyambut baik komitmen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Siak. Namun, ia mengingatkan agar persoalan dalam pengelolaan pelabuhan pada masa lalu tidak kembali terjadi.

Afni menyebutkan, Kementerian Perhubungan meminta agar komitmen pemerintah daerah dituangkan secara jelas dalam pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.

"Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja," kata Afni menirukan pesan Direktur Kepelabuhanan.

Bagi Afni, upaya menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan hanya soal mengembalikan pengelolaannya kepada BUMD. Ia ingin memastikan aset negara yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah dapat terpelihara dengan baik, dimanfaatkan secara produktif, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Siak.