Bupati Afni Tunggu Kepastian Gaji dan Status PPPK Paruh Waktu
SIAK SRIINDRAPURA, Topindonesia.id - Pemerintah pusat mengumumkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu seluruhnya akan beralih ke penuh waktu. Menyikapi ini, Bupati Siak, Afni Z, mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Sebagai kepala daerah, Bupati Afni mengaku masih merisaukan beberapa hal. Pertama, sumber gaji PPPK yang beralih ke penuh waktu ini nantinya. ”Tentu akan terjadi perubahan penganggaran,” ujarnya, Ahad (8/11).
Ia katakan, jika memang ditanggung APBN, apa status kepegawaian PPPK ini, apakah pegawai pusat atau pegawai daerah. ”Bagaimana mekanismenya gaji mereka dari pusat, sementara mereka bekerja untuk pemerintah daerah. Ini memerlukan kejelasan,” katanya lagi.
Jika memang jadi ASN pusat, bagaimana sistem pengawasan, penempatan mutasi dan lainnya, ini memerlukan petunjuk teknis lanjutan.
Dan yang paling penting sekali karena ini momen krusial pemerintah daerah menyusul RAPBD 2027 di mana, deadline-nya pada 30 November ini.
”Jika dibahas, apakah gaji PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dibayarkan APBD atau APBN, sampai hari ini kami belum mendapatkan petunjuk teknis,” sebut Bupati Afni.
Jika memang jadi ASN pusat, bagaimana sistem pengawasan, penempatan mutasi dan lainnya, ini memerlukan petunjuk teknis lanjutan.
Dan yang paling penting sekali karena ini momen krusial pemerintah daerah menyusul RAPBD 2027 di mana, deadline-nya pada 30 November ini.
”Jika dibahas, apakah gaji PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dibayarkan APBD atau APBN, sampai hari ini kami belum mendapatkan petunjuk teknis,” sebut Bupati Afni.
Saat muncul wacana ini, Bupati Afni sudah mengutus Sekda Siak Mahadar mendampingi Banggar DPRD mempertanyakan hal ini ke BKN, dan Kementerian terkait lainnya, belum mendapatkan informasi atau petunjuk teknis soal penggajian PPPK ini.
Untuk itu, Bupati Afni berharap agar kepastian atau petunjuk teknis dari pemerintah pusat lebih cepat keluar sehingga pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan sesuai juknis.
Makanya Bupati Afni mengaku telah menyampaikan pertanyaan ini kepada beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala BKN, juga beberapa direktur di Kemenkeu. ”Ada yang memberikan jawaban, mereka memahami kerisauan ini, dan pekan depan mereka baru akan membahas juknisnya, lalu segera disampaikan kepada pemda,” katanya.
Baca Juga:
Posting Komentar