Wartawan Lokal Tak Bisa Ambil Gambar Saat Prabowo Tinjau Karhutla Rimbo Panjang

KAMPAR, Topindonesia.id – Sejumlah wartawan lokal dan kontributor televisi nasional yang berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, tidak diperkenankan melakukan peliputan langsung kunjungan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/8/2026).

Para jurnalis yang telah berada di sekitar Jalan Keluarga, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, diminta tidak mengambil gambar maupun meliput rangkaian kegiatan Presiden di lokasi.

Pembatasan peliputan tersebut disampaikan oleh pihak Biro Humas Kepresidenan yang berada di lokasi kunjungan.

Saat ditanya mengenai alasan wartawan lokal dan kontributor televisi tidak diperbolehkan melakukan peliputan, pihak humas kepresidenan menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan Sekretariat Kabinet (Seskab).

Menurut pihak Biro Humas Kepresidenan, seluruh dokumentasi dan peliputan kegiatan Presiden di lokasi karhutla akan dilakukan oleh tim mereka.

Kebijakan tersebut membuat sejumlah wartawan yang sejak awal mengikuti perkembangan penanganan karhutla di Rimbo Panjang tidak dapat mengambil gambar maupun meliput langsung agenda kunjungan Presiden.

Kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi karhutla tersebut menjadi perhatian publik, mengingat kebakaran di kawasan Rimbo Panjang telah berlangsung hampir dua pekan dan menghanguskan sekitar 10 hektare lahan.

Kedatangan Presiden diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla, mulai dari proses pemadaman hingga dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat sekitar.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk melihat langkah pemerintah dalam menangani serta mengantisipasi meluasnya kebakaran.

Dengan adanya pembatasan tersebut, informasi dan visual mengenai kegiatan Presiden Prabowo di lokasi karhutla nantinya akan mengacu pada materi yang disediakan oleh Biro Humas Kepresidenan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan teknis ataupun pertimbangan lain yang menjadi dasar pembatasan peliputan terhadap wartawan lokal dan kontributor media yang telah berada di lokasi.

Pembatasan tersebut menjadi perhatian di tengah pentingnya akses informasi mengenai penanganan karhutla di Riau, khususnya bagi masyarakat sekitar yang terdampak langsung kebakaran.