 |
| Kaderismanto |
PEKANBARU, Topindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melarang kepala daerah keluar negeri selama lebaran atau hari raya Idulfitri 1447 H. Kepala daerah yang keluar daerah hingga keluar negeri tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi larangan tersebut, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, mendukung penuh edaran Mendagri tersebut. Sesuai edaran itu, kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing selama periode lebaran.
Dalam edaran itu ditegaskan bahwa kepala daerah harus berada atau standby selama 14 hari, yakni tujuh hari sebelum dan tujuh hari setelah hari raya Idulfitri masing-masing daerahnya.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti itu mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan pelayanan dan stabilitas di daerah tetap terjaga selama momentum lebaran. Pasalnya, pada saat lebaran biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang membutuhkan pengawasan dan koordinasi pemerintah daerah.
Dikatakannya, unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga akan ikut kebijakan yang dikeluarkan Mendagri. Forkopimda akan memastikan ikut bersama kepala daerah menjalankan tugasnya selama masa siaga Lebaran.
Sebagai pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari Forkopimda di Provinsi Riau, Kaderismanto menyebut, juga akan berada di daerah selama lebaran. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga legislatif sekaligus wakil rakyat.
"Sebagai Forkopimda tentu kita ikut bersama kepala daerah agar tetap berada di daerah selama periode tersebut," kata Kade, Jumat (13/3/2026).
Di sisi lain, Kaderismanto menegaskan, saat ini Riau juga dihadapkan pada sejumlah potensi bencana yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh kepala daerah di Riau bisa mematuhi dan menjalankan edaran tersebut, sehingga stabilitas daerah selama lebaran dapat terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menanggapi larangan tersebut, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, mendukung penuh edaran Mendagri tersebut. Sesuai edaran itu, kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing selama periode lebaran.
Dalam edaran itu ditegaskan bahwa kepala daerah harus berada atau standby selama 14 hari, yakni tujuh hari sebelum dan tujuh hari setelah hari raya Idulfitri masing-masing daerahnya.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti itu mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan pelayanan dan stabilitas di daerah tetap terjaga selama momentum lebaran. Pasalnya, pada saat lebaran biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang membutuhkan pengawasan dan koordinasi pemerintah daerah.
Dikatakannya, unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga akan ikut kebijakan yang dikeluarkan Mendagri. Forkopimda akan memastikan ikut bersama kepala daerah menjalankan tugasnya selama masa siaga Lebaran.
Sebagai pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari Forkopimda di Provinsi Riau, Kaderismanto menyebut, juga akan berada di daerah selama lebaran. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga legislatif sekaligus wakil rakyat.
"Sebagai Forkopimda tentu kita ikut bersama kepala daerah agar tetap berada di daerah selama periode tersebut," kata Kade, Jumat (13/3/2026).
Di sisi lain, Kaderismanto menegaskan, saat ini Riau juga dihadapkan pada sejumlah potensi bencana yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh kepala daerah di Riau bisa mematuhi dan menjalankan edaran tersebut, sehingga stabilitas daerah selama lebaran dapat terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.