Jakarta, Topindonesia.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai antisipasi terhadap dampak ketidakpastian global, terutama perkembangan situasi di Eropa dan Timur Tengah.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, termasuk BBM. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif.
Menurut Prabowo, Indonesia telah berhasil mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah rencana di sektor energi yang akan dipercepat pelaksanaannya.
Namun, ia menilai penghematan konsumsi energi tetap perlu dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian global.
Presiden kedelapan RI itu juga menyinggung contoh kebijakan penghematan yang dilakukan sejumlah negara lain, termasuk Pakistan.
Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah penghematan energi diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak meningkat.
Prabowo menegaskan pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang di tengah dinamika global.
Prabowo SubiantoPenghematan BBMKrisis Energi GlobalSidang Kabinet ParipurnaHarga Energi DuniaAPBN IndonesiaEkonomi IndonesiaKebijakan Energi Pemerintah.