 |
| Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. |
PEKANBARU, Topindonesia.id – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara resmi meluncurkan program inovatif "Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu RW" sebagai upaya memperpendek jarak birokrasi dan memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Peresmian ini dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Binawidya yang berlangsung di halaman kantor kecamatan setempat pada Kamis (12/2/2026) petang.
Program strategis ini dirancang untuk memastikan setiap rukun warga (RW) memiliki pendamping dari unsur pemerintah guna mengawal kualitas pelayanan publik secara langsung. Selain itu, program ini juga difokuskan sebagai instrumen validasi data lapangan, sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran dan berbasis pada realitas terkini.
Pada tahap awal pelaksanaannya, Pemko Pekanbaru menetapkan dua wilayah sebagai proyek percontohan (pilot project), yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas di lapangan akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan metodologi pendataan memenuhi standar teknis yang akurat dan kredibel.
Wali Kota Agung Nugroho menekankan bahwa urgensi utama dari program ini adalah pembenahan akurasi data penerima bantuan sosial. Berdasarkan laporan yang diterima, ia menengarai masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan, baik bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Banyak laporan masuk bahwa program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dari pusat masih menyasar warga yang sudah tidak lagi berhak, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun namanya tetap tercatat. Melalui ASN yang turun ke RW ini, kita akan lakukan pembaruan data secara total agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," tegas Agung.
Sementara itu, Asisten III Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, memaparkan rincian teknis terkait personel yang dikerahkan. Sebanyak 67 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu telah ditugaskan untuk mendukung program ini, dengan pembagian 49 orang ditempatkan di Kecamatan Binawidya dan 18 orang di Kecamatan Sail.
Para petugas PPPK tersebut berkewajiban melakukan pendataan door-to-door dengan berkoordinasi erat bersama ketua RT dan RW setempat. Seluruh informasi yang dihimpun akan diinput ke dalam sistem informasi data kewilayahan yang terintegrasi, yang nantinya menjadi acuan utama bagi Pemko dalam menyusun perencanaan pembangunan serta distribusi pelayanan publik secara merata.
Sebagai tanda dimulainya program, Wali Kota Agung Nugroho melakukan pemasangan kartu tanda pengenal dan rompi secara simbolis kepada perwakilan ASN yang bertugas. Acara tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan sembako kepada sejumlah warga kurang mampu sebagai bentuk aksi nyata kepedulian sosial pemerintah di tengah proses pembenahan data kemiskinan.