BANGKINANG, Topindonesia.id - Memanasnya situasi politik di Kabupaten Kampar akibat pernyataan Sekretaris Daerah H Hambali menuai tanggapan dari berbagai pihak. Banyak pihak menginginkan agar suasana di Kabupaten Kampar tetap kondusif dan semua pihak saling dukung-mendukung dan menghargai.
Tanggapan datang dari sejumlah ninik mamak dan tokoh paguyuban. Mereka sangat berharap suasana Kampar tetap kondusif dan Pemerintah Kabupaten Kampar fokus menjalankan program-programnya.
Tokoh adat Kenegerian Air Tiris H Yulizar Baharuddin, MM Datuk Bandagho Itam, Jumat (24/10/2025) mengatakan, selaku pengurus LAK yang menjabat wakil sekretaris dan juga sebagai akademisi, Yulizar sangat menyayangkan apa yang telah disampaikan Sekda Kampar, apalagi pernyataannya itu diliput oleh media sehingga menjadi konsumsi masyarakat banyak di Kampar.
Menurut Yulizar, Hambali adalah Sekda aktif dan merupakan bawahan daripada bupati. Hambali mesti loyal kepada atasan. Jika ada persoalan, hendaknya dilakukan pembicaraan secara baik-baik.
Berkaitan pernyataan Hambali yang menyoroti pembelian mobil dinas yang baru, menurut Yulizar pengadaan mobil dinas itu adalah hal yang wajar karena bupati sebelumnya juga melakukan pengadaan mobil dinas yang bertujuan untuk menunjang operasional bupati dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugasnya.
Dikatakan, pembelian mobil dinas sudah melalui prosedur dan mobil dinas yang lama juga sudah masuk dalam proses lelang.
“Siapapun bupati dari dulu sampai sekarang selalu menganggarkan mobil dinas. Mobil ini bukan untuk kepentingan pribadi karena setelah habis masa jabatannya dilelang kembali dan uangnya kembali ke kas daerah,” ulasnya.
Berkaitan evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh Bupati Kampar, sebagai aparatur sipil negara (ASN), Hambali harus siap mengikutinya kapan pun. Sebagai Sekda mestinya memberikan contoh kepada ASN.
“Walau bagaimanapun, di bawah Sekda itu, di bawahnya adalah para ASN,” terangnya.
Selain loyal ke bupati, Sekda tidak boleh berpolitik. Bupati dan Sekda harus kompak.
“Kalau tidak kompak, ini akan menjadi preseden buruk,” kata ninik mamak dari persukuan Domo ini.
Berkaitan pernyataan Sekda yang menyebut bupati pembohong merupakan suatu perkataan yang kurang etis karena bagaimanapun Ahmad Yuzar adalah pimpinannya dan pemimpin di Kabupaten Kampar.
“Kurang eloklah kalau mengatakan bupati begitu,” katanya lagi.
Hal lainnya yang menjadi bahan kritikan Sekda kepada bupati adalah terkait promosi dan demosi jabatan. Menurut dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang ini, penempatan pejabat pasti sudah melalui proses penilaian oleh tim dan bupati sendiri.
Sementara itu, berkaitan adanya pernyataan Sekda yang mengatakan bahwa pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 yang dinilai cacat hukum karena ketidakhadiran bupati pada saat pengesahan dan beberapa rapat paripurna di DPRD Kampar, menurut Yulizar yang juga mantan Anggota DPRD Kampar ini mestinya Sekda memastikan dulu di tata tertib DPRD Kampar dan aturan yang ada.
“Kehadiran wakil bupati di situ adalah kehadiran bupati karena bupati sudah mendelegasikan tugasnya ke wakil bupati. Dulu, zaman Jefry Noer, Sekda sering menghadiri rapat paripurna, tapi itu perintah bupati,” terang Yulizar.
Pada kesempatan ini Yulizar juga menyarankan Bupati Ahmad Yuzar mengayomi seluruh masyarakat, berlaku adil sesuai sumpah dan janji sebagai kepala daerah.
“Bupati ini menjadi panutan, akan diikuti semua orang,” ulasnya.
Bupati dan Wakil Bupati Kampar diharapkan mewujudkan visi misinya karena jejak digital itu tidak bisa dihapus.
“Janji pemimpin itu adalah utang,” ulasnya.
Tokoh adat lainnya yang menyampaikan pendapat adalah Herizal Datuk Kholifah, yang merupakan Kholifah Adat Rantau Kampar Kiri. Ia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Sekda Kampar tentang bupati ke publik tidak elok dipandang masyarakat.
“Jangan sampai pocah pewuoknyo (pecah periuknya). Kapan lagi membangun Kampar ini. Kalau ini selalu terjadi, tidak akan membuat kita maju,” cakap Datuk Kholifah, Kamis (23/10/2025).
Ia berharap bupati dan Sekda berjalan seiring dalam menjalankan pemerintahan.
Selanjutnya Datuk Kholifah mengatakan, Lembaga Adat Kampar (LAK) bukanlah organisasi masyarakat namun merupakan suatu kelembagaan bernaung di Kampar dan memiliki hak memberikan saran dan pendapat.
Datuk Kholifah mengajak masyarakat semua pihak sama-sama membangun negeri, mensejahterakan masyarakat. “Sebagai orang nomor satu, hendaknya Sekda ikut mendukung jalannya pemerintahan yang baik dan menjalankan tanggung jawab supaya negeri ini maju,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ismail Datuk Ulaksimano. Selaku mantan pejabat Kampar dan Sekretaris Lembaga Adat Kampar (LAK), dia melihat kejadian ini di luar kebiasaan.
“Sebagai Sekda kami melihat saudara Hambali keluar dari kebiasaan dan pakem sebagai pejabat yang mestinya memegang teguh etika dan kepatuhan terhadap pimpinan (bupati). Pepatah adat juga mengatakan tibo di mato dipiciongkan, tibo di pucuak dikompikan,” ujar Ismail.
Ia menyarankan agar Pemkab Kampar mesti membangun negeri ini dengan semboyan tali bapilin tigo dan tigo tungku sajoangan. Dan bupati selaku Payung Panji Adat mesti menjaga marwah negeri dengan menjaga dan melestarikan adat istiadat masyarakat Kampar.
Mantan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kampar ini, dalam struktur pemerintahan, bawahan wajib tunduk dan patuh pada atasan.
“Tak ada ruang untuk pembangkangan terhadap atasan, apalagi secara vulgar dan terbuka,” ulas Ismail.
Ia menambahkan, pentingnya peran pejabat menjaga harmonisasi dan menyeimbangkan semua kepentingan organisasi agar berjalan lancar dalam mencapai tujuan.
“Maka sekretaris itu mesti humble, humoris, tegas, serius, sedikit royal kepada bawahan.”
Pernyataan lainnya juga disampaikan Sesepuh Paguyuban Jawa Lilik Sugiarto.
Mantan Ketua Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Kabupaten Kampar ini juga menyayangkan apa yang dilakukan seorang Sekda.
“Terus terang, kita ini negeri beradat. Saya sendiri sangat setuju Datuk Yusri (Ketua LAK, red) siap menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan antara bupati dan Sekda. Bagaimanapun negeri ini negeri beradat. Jangan ego masing-masing yang dikemukakan dan keduanya harus menahan diri. Apa yang disampaikan Sekda sarat kepentingan dan jangan sampai vulgar begitu,” kata Lilik.
Menurutnya, bupati dan Sekda masing-masing punya hak dan jangan hendaknya saling menyalahkan.
“Terus terang, walaupun saya orang Jawa, tapi saya menjunjung tinggi adat istiadat di Kabupaten Kampar. Kampar negeri beradat, tidak boleh saling serang. Malu kita kalau hal begini terjadi. Kita minta kedua belah pihak mawas dirilah,” pungkas Lilik.
(Cc/Adel)