PEKANBARU, Topindonesia.id - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, angkat bicara soal semakin menjamurnya tiang dan kabel fiber optik (FO) yang berdiri sembarangan tanpa izin resmi di berbagai sudut Kota Pekanbaru.
Oka menilai persoalan ini tidak hanya soal estetika kota, tetapi juga menyangkut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang.
"Jika dibiarkan, kondisi ini akan menciptakan ketimpangan dan ketidaktertiban dalam tata kota, serta merugikan masyarakat karena sudah sampai memakan korban," ujarnya, Kamis (8/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa banyak penyedia layanan jaringan yang memanfaatkan ruang publik secara sembarangan tanpa proses perizinan yang jelas. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal penataan infrastruktur digital.
Menurut Oka, kabel-kabel FO yang membentang tanpa izin sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Padahal, perusahaan penyelenggara jaringan tersebut mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas mereka di wilayah Pekanbaru.
"Ruang kota itu bukan milik pribadi. Setiap penggunaan seharusnya disertai izin dan retribusi yang sah. Kalau dibiarkan, ini menciptakan ketimpangan dan kerugian ekonomi bagi daerah," tegasnya.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi pendapatan dan tata kelola ekonomi kota, Rizky Bagus Oka mendorong pendataan ulang terhadap seluruh infrastruktur kabel optik yang sudah terpasang.
Oka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan yang selama ini lemah dan tidak efektif dalam pengawasan.
"Pemko Pekanbaru harus lebih tegas. Tidak bisa lagi dibiarkan. Harus ada pendataan ulang dan penertiban yang terukur. Jangan sampai kota kita berubah jadi rimba kabel yang tidak bertuan," ujarnya.
Dalam pandangannya, digitalisasi tidak boleh merusak wajah kota. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur jaringan internet harus dilakukan secara tertib, berizin, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita tidak anti terhadap kemajuan. Tapi kemajuan itu harus memberi manfaat, bukan malah jadi beban. Penyelenggara jaringan digital harus berkontribusi untuk rakyat dan kota ini," pungkasnya.
(RA)