PEKANBARU, Topindonesia.id – Ribuan warga yang menempati kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, menolak relokasi mandiri saat tim Satgas Penanganan Konflik Hutan (PKH) turun ke lokasi. Mereka mengklaim telah memiliki KTP dan KK resmi di wilayah tersebut.
Penolakan ini berlanjut ke aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Riau, yang mendapat kecaman karena menimbulkan kerusakan taman dan sampah berserakan. Warga juga mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Pelalawan, yang keabsahannya kini dipertanyakan.
Kepala Dinas Dukcapil Pelalawan, Kiki Syamputra, S.STP, membantah telah menerbitkan dokumen kependudukan untuk ribuan warga itu. Ia menyebut kuat dugaan identitas mereka palsu atau diterbitkan sebelum tahun 2019, sebelum ada pengaturan ketat melalui Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang penerbitan dokumen kependudukan di luar domisili.
Kemungkinan lain, kata Kiki, adalah dokumen tersebut dikeluarkan oleh daerah lain. “Kami tidak pernah menerbitkan dokumen untuk warga yang tinggal di kawasan TNTN,” ujarnya dalam keterangan yang beredar di media sosial.
TNTN sendiri merupakan kawasan konservasi penting dunia yang kini rusak parah. Dari total 81.793 hektare hutan, hanya sekitar 10.000 hektare yang masih utuh. Sisanya telah berubah menjadi kebun kelapa sawit dan pemukiman ilegal.
(RKC/Adel)