Bupati Kuansing Nonaktif Segera Disidang dalam Kasus Dugaan Suap Jabatan
PEKANBARU, Topindonesia.id – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, segera menghadapi persidangan dalam perkara dugaan suap jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Perkara yang menjerat Suhardiman itu tercatat masuk ke PN Pekanbaru pada 16 November 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berkas tersebut terdaftar dengan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pbr.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan proses pelimpahan tersebut. Saat ini, jaksa penuntut umum (JPU) masih menunggu penetapan majelis hakim untuk menentukan jadwal sidang perdana.
"Benar, JPU KPK telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru. Selanjutnya, kita menununggu penetapan majelis hakim untuk jadwal sidang perdananya," ucap Budi, Selasa (17/11/2026).
Seiring dengan proses persidangan yang akan segera dimulai, KPK juga menyiapkan pemindahan penahanan Suhardiman Amby ke Pekanbaru.
"JPU KPK tentunya nanti juga akan melakukan pemindahan penahanan terhadap saudara SA (Suhardiman Amby, red), untuk dapat mengikuti rangkaian persidangannya," jelasnya.
Dalam perkara ini, Suhardiman diduga menerima dua kendaraan mewah sebagai imbalan terkait pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Kedua kendaraan tersebut berupa Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta dan Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport senilai Rp2,05 miliar.
Dugaan pemberian kendaraan itu sebelumnya terungkap dalam dakwaan terhadap Sekda Kuansing nonaktif, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles. Keduanya diduga menjadi pihak yang memberikan mobil kepada Suhardiman.
Jaksa menguraikan, pemberian kendaraan pertama berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2022 berkaitan dengan pengangkatan Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing. Zulkarnain kemudian menduduki jabatan tersebut pada 2022 hingga 2025.
Sementara itu, kendaraan kedua berupa Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport tahun perakitan 2023 diduga diberikan untuk memuluskan pengangkatan Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025. Jabatan tersebut kemudian diembannya hingga 2026.
Kedua mobil itu dibeli secara kredit dengan masa cicilan 36 bulan. Jaksa menyebut Ardiles turut membantu Zulkarnain dalam proses pembelian maupun pemberian kendaraan tersebut.
"Terdakwa Zulkarnain dan Ardiles memberi sesuatu berupa unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T Tahun Pembuatan 2022 Warna Cokelat Metalik dan satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport Tahun Perakitan 2023 Warna Hitam, kepada Suhardiman Amby," kata JPU dalam persidangan.
Selain kepentingan pengangkatan Zulkarnain, jaksa juga mengungkap dugaan tujuan lain dari pemberian dua mobil tersebut. Ardiles disebut memiliki kepentingan agar perusahaan yang dipimpinnya mendapatkan pekerjaan atau proyek di lingkungan Dinas PUPR Kuansing.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut pemberian kendaraan itu dimaksudkan agar Suhardiman melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai pejabat.
"Supaya Suhardiman Amby mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2022," ujar jaksa.
"Kemudian dengan maksud mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2025," lanjutnya.
Rangkaian dugaan pemberian tersebut disebut berlangsung sepanjang 2022 hingga 2025. Sejumlah lokasi yang disebut dalam dakwaan antara lain Kantor Dinas PUPR Kuansing, Kafe 05 Kuansing, rumah Dasman di Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Hotel Grand Central Pekanbaru, serta Jalan Pahlawan Kerja Gang Matador II Pekanbaru.
Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles telah lebih dahulu menjalani persidangan. Keduanya dituntut masing-masing 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Zulkarnain dan Ardiles melanggar Pasal 605 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara yang menjerat Suhardiman itu tercatat masuk ke PN Pekanbaru pada 16 November 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berkas tersebut terdaftar dengan nomor 77/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pbr.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan proses pelimpahan tersebut. Saat ini, jaksa penuntut umum (JPU) masih menunggu penetapan majelis hakim untuk menentukan jadwal sidang perdana.
"Benar, JPU KPK telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru. Selanjutnya, kita menununggu penetapan majelis hakim untuk jadwal sidang perdananya," ucap Budi, Selasa (17/11/2026).
Seiring dengan proses persidangan yang akan segera dimulai, KPK juga menyiapkan pemindahan penahanan Suhardiman Amby ke Pekanbaru.
"JPU KPK tentunya nanti juga akan melakukan pemindahan penahanan terhadap saudara SA (Suhardiman Amby, red), untuk dapat mengikuti rangkaian persidangannya," jelasnya.
Dalam perkara ini, Suhardiman diduga menerima dua kendaraan mewah sebagai imbalan terkait pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Kedua kendaraan tersebut berupa Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta dan Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport senilai Rp2,05 miliar.
Dugaan pemberian kendaraan itu sebelumnya terungkap dalam dakwaan terhadap Sekda Kuansing nonaktif, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles. Keduanya diduga menjadi pihak yang memberikan mobil kepada Suhardiman.
Jaksa menguraikan, pemberian kendaraan pertama berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2022 berkaitan dengan pengangkatan Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing. Zulkarnain kemudian menduduki jabatan tersebut pada 2022 hingga 2025.
Sementara itu, kendaraan kedua berupa Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport tahun perakitan 2023 diduga diberikan untuk memuluskan pengangkatan Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025. Jabatan tersebut kemudian diembannya hingga 2026.
Kedua mobil itu dibeli secara kredit dengan masa cicilan 36 bulan. Jaksa menyebut Ardiles turut membantu Zulkarnain dalam proses pembelian maupun pemberian kendaraan tersebut.
"Terdakwa Zulkarnain dan Ardiles memberi sesuatu berupa unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T Tahun Pembuatan 2022 Warna Cokelat Metalik dan satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport Tahun Perakitan 2023 Warna Hitam, kepada Suhardiman Amby," kata JPU dalam persidangan.
Selain kepentingan pengangkatan Zulkarnain, jaksa juga mengungkap dugaan tujuan lain dari pemberian dua mobil tersebut. Ardiles disebut memiliki kepentingan agar perusahaan yang dipimpinnya mendapatkan pekerjaan atau proyek di lingkungan Dinas PUPR Kuansing.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut pemberian kendaraan itu dimaksudkan agar Suhardiman melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai pejabat.
"Supaya Suhardiman Amby mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2022," ujar jaksa.
"Kemudian dengan maksud mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2025," lanjutnya.
Rangkaian dugaan pemberian tersebut disebut berlangsung sepanjang 2022 hingga 2025. Sejumlah lokasi yang disebut dalam dakwaan antara lain Kantor Dinas PUPR Kuansing, Kafe 05 Kuansing, rumah Dasman di Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Hotel Grand Central Pekanbaru, serta Jalan Pahlawan Kerja Gang Matador II Pekanbaru.
Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles telah lebih dahulu menjalani persidangan. Keduanya dituntut masing-masing 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Zulkarnain dan Ardiles melanggar Pasal 605 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga:

Posting Komentar