Setoran PBBKB Tak Menentu, SF Hariyanto Minta Wapu Segera Berbenah

 

Pekanbaru, Topindonesia.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, meminta wajib pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) segera menyetorkan pajak yang menjadi kewajibannya kepada pemerintah daerah.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan bahwa sejumlah Wapu belum menyetorkan pajak sesuai ketentuan. Sebagian hanya menyetorkan pajak dalam jumlah tertentu, sedangkan lainnya dilaporkan tidak menyetorkan pajak selama bertahun-tahun.

Padahal, Wapu wajib menyetorkan PBBKB kepada pemerintah daerah setiap bulan atas transaksi penjualan bahan bakar yang menjadi objek pajak.

SF Hariyanto mengatakan, berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, pihaknya menemukan sejumlah Wapu tidak rutin menyetorkan pajak. Mereka hanya membayar pada bulan-bulan tertentu, sementara pada bulan lainnya tidak ada setoran.

"Ada bulan Januari kosong, Februari kosong, Maret-April disetor. Nah, ini ada yang kosong dan ada juga dia memperpanjang Wapu-nya. Ada apa?" ujar SF, Jumat (9/10/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemprov Riau telah beberapa kali menggelar rapat dan meminta 26 Wapu yang beroperasi di Riau memenuhi kewajiban perpajakannya. SF mengatakan, dirinya tidak ingin persoalan tersebut berujung pada proses hukum.

Ia berharap tunggakan pajak yang belum disetorkan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

"Sudah berapa kali rapat. Tapi kita bagaimanapun, kita mengusahakan hanya secara kekeluargaan selesaikan semua. Kalau ada tunggakan bayar aja. Kita tidak mau bicara sampai ke masalah hukum," ungkapnya.

SF menegaskan, Wapu yang terlambat menyetorkan pajak diminta segera melunasi kewajibannya. Menurutnya, pajak yang dipungut dari transaksi bukan merupakan uang milik Wapu, melainkan hak pemerintah daerah.

"Kami tidak minta uang mereka, tapi kami minta kalau sudah transaksi pembayaran, potong pajaknya, disetorkan kepada pemerintah. Karena itu hak pemerintah daerah yang gunanya adalah untuk pembangunan di Pemerintah Provinsi Riau," pungkasnya.