Audiensi dengan Plt Gubri, IMM Riau Soroti Lima Persoalan Strategis Daerah

Pekanbaru, Topindonesia.id - Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut semakin responsif dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama jajarannya menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau.

Dalam audiensi tersebut, IMM Riau menyampaikan sejumlah masukan dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar lebih proaktif menjalankan kewenangannya serta memperkuat kebijakan dalam menangani berbagai persoalan strategis di daerah.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan terdapat lima poin penting yang disampaikan pihaknya dalam pertemuan tersebut.

"Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan," kata Alpin di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).

Menurut Alpin, persoalan dana bagi hasil (DBH) menjadi salah satu isu penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. IMM Riau mendorong Pemprov Riau memperjuangkan skema pembagian hasil yang lebih berkeadilan agar potensi sumber daya alam Riau dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.

Selain DBH, IMM Riau juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai perlu terus mendapat perhatian serius. Alpin meminta Pemprov Riau mengoptimalkan upaya pencegahan agar karhutla tidak kembali terjadi dan menimbulkan dampak bagi masyarakat.

"Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban," jelasnya.

Poin ketiga berkaitan dengan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, termasuk penguatan fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut IMM Riau, evaluasi perlu dilakukan terhadap BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Provinsi Riau.

"Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau," ujar Alpin.

Selanjutnya, IMM Riau menyoroti peredaran narkotika serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. IMM meminta Gubernur Riau mengoptimalkan upaya pencegahan peredaran narkotika sekaligus memastikan pemerintah hadir secara proaktif dalam penyelesaian konflik agraria di tengah masyarakat.

"Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau," ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah. Ia mengatakan audiensi tersebut menjadi ruang untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai persoalan sekaligus menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam menanganinya.

"Hari ini kita sudah duduk bersama adek-adek mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah," terang SF Hariyanto.

Terkait penanganan karhutla, SF Hariyanto menyatakan bahwa Pemprov Riau telah melakukan langkah antisipasi sejak awal dengan menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi pada Februari 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran, termasuk akibat fenomena El Niño.

"Terkait penanganan Karhutla dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi," ucapnya.

Upaya penanganan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Ia menyebut kerja sama tersebut turut membawa Riau keluar dari daerah prioritas penanganan karhutla setelah tidak lagi ditemukan titik api.

"Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla," tuturnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi kajian dan masukan yang disampaikan IMM Riau sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kepedulian mahasiswa merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga untuk adek-adek yang sudah peduli dengan kondisi kita saat ini, semoga dengan kebersamaan kita mampu mengatasi berbagai permasalahan," pungkasnya.