Kasmarni Tegaskan Penanganan Karhutla Bengkalis Harus Dibarengi Restorasi Gambut
BENGKALIS, Topindonesia.id – Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Upaya tersebut harus dibarengi pencegahan, perlindungan, dan restorasi ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Danlanud Roesmin Nurjaddin Marsma TNI Abdul Harris, serta jajaran Forkopimda Riau dan akademisi Universitas Riau di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala BKSDA Provinsi Riau Supartono, Wakil Rektor Unri Prof. Dr. Hermandra, Akademisi Universitas Riau sekaligus Pakar Gambut Nasional Haris Gunawan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Harris Nur Priatno, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut, serta tokoh masyarakat, agama, adat, wanita, dan pemuda Kabupaten Bengkalis.
Dalam pertemuan tersebut, Kasmarni memaparkan kondisi terkini karhutla di Kabupaten Bengkalis beserta berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (ground check) per 22 September 2026, luas karhutla di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara itu, berdasarkan pemantauan citra satelit per 28 September 2026, luas indikatif karhutla mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan membentuk Satgas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman, serta meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan kebakaran.
Selain itu, Pemkab Bengkalis memperoleh dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Pusat. Namun, Kasmarni menekankan bahwa dukungan anggaran dan upaya pemadaman harus berjalan seiring dengan pencegahan serta restorasi ekosistem gambut.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pendekatan berbasis masyarakat melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Langkah ini disertai dukungan agar masyarakat dapat membuka dan mengelola lahan secara aman tanpa melakukan pembakaran.
“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujar Kasmarni.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama yang konsisten antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Seluruh pihak perlu bergerak secara terpadu agar upaya penanganan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Kasmarni juga menyoroti keberadaan Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban sebagai salah satu contoh nyata kolaborasi dalam menjaga ekosistem gambut.
Kawasan tersebut dikembangkan sebagai pusat konsolidasi, riset, edukasi, dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap seluas sekitar 2.400 hektare.
“Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini Pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” jelasnya.
Kasmarni menilai keberhasilan restorasi tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipulihkan. Lebih dari itu, restorasi harus mampu meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Di hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, upaya menjaga hutan dan lahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Upaya tersebut harus menjadi gerakan bersama yang dijalankan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat,” pungkas Kasmarni.
(Infotorial)
Baca Juga:
Posting Komentar