41 Pejabat Dilantik, Kasmarni Tekankan Jabatan Harus Berorientasi pada Hasil

 

BENGKALIS, Topindonesia.id — Bupati Bengkalis Hj Kasmarni melantik 41 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Senin (14/9/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dari 41 pejabat yang dilantik, tiga di antaranya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Sementara 38 pejabat lainnya terdiri atas pejabat administrator, pengawas, serta pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan.

Tiga pejabat yang dilantik untuk menduduki JPTP yakni Dr H Aready, SE, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, Ed Efendi, SH, MH dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Sementara Hadi Prasetyo, ST, M.Si dipercaya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Selain tiga pejabat JPTP tersebut, sejumlah pejabat administrator juga menempati jabatan baru. Di antaranya Imran, ST, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Tuti Andayani, SE, M.Ak sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; Jumiharto, SH sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP; serta Tri Aprilistari, SH sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.

Selanjutnya, Mohammad Safrizal, ST, M.Cs dilantik sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Munira, SE.Sy, M.Si dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sejumlah pejabat pengawas dan pejabat lainnya juga dilantik untuk mengisi jabatan di perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kecamatan, dan kelurahan.

Di antaranya Yana Melia, SH sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau; Joko Hendri Sukmana, S.I.P sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan; serta Hazazi Akbar, S.Kom sebagai Lurah Babussalam, Kecamatan Mandau.

Selain itu, sejumlah pejabat juga ditempatkan pada bidang perhubungan, perdagangan, pertanian, perkebunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan kecamatan, lingkungan hidup, sosial, koperasi, hingga pemerintahan kelurahan.

Pada jabatan fungsional, Kasmarni menetapkan dr T Agusta Meisal sebagai Dokter Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Meskom, Kecamatan Bengkalis, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, dr Fernando, Sp.A dilantik sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD Bengkalis. Sejumlah tenaga kesehatan lainnya juga mendapat penugasan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk administrator kesehatan dan bidan.

Penempatan Berbasis Kompetensi

Dalam sambutannya, Kasmarni menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar agenda rutin birokrasi pemerintahan. Menurutnya, penataan jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada hasil kerja.

Ia mengatakan proses pengisian jabatan dilakukan melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi atau fit and proper test. Penempatan pejabat juga mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Prinsip yang digunakan, kata Kasmarni, adalah the right man on the right place, sehingga setiap pejabat diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.

“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan,” tegas Kasmarni.

Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak terjebak dalam budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi.

Kasmarni juga mengingatkan jajaran birokrasi agar meninggalkan pola kerja sekadar menggugurkan kewajiban atau prinsip “yang penting selesai”.

Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak hanya diukur dari ketebalan laporan atau besarnya anggaran yang direalisasikan. Ukuran utamanya adalah manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Tiga Ukuran Keberhasilan Birokrasi

Kasmarni menyebut sedikitnya tiga indikator yang harus menjadi perhatian jajaran Pemkab Bengkalis.

Pertama, penyelesaian masalah, yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diatasi pemerintah.

Kedua, kecerdasan pelayanan, yaitu seberapa cepat pemerintah melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

Ketiga, hasil yang terukur. Setiap program pemerintah harus memiliki output, outcome, dan impact yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar program yang selesai secara administrasi, tetapi program yang benar-benar menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Kasmarni.

Ia menyadari tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Keterbatasan ruang fiskal, perkembangan teknologi, dan masyarakat yang semakin kritis menuntut birokrasi bekerja lebih cepat dan adaptif.

Karena itu, Kasmarni meminta seluruh pejabat tidak kaku dan tidak terjebak dalam zona nyaman rutinitas.

Menurutnya, birokrasi Bengkalis harus mampu membaca perubahan, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain kompetensi dan inovasi, Kasmarni mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas dan etika kepemimpinan. Jabatan, menurutnya, harus dijalankan sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan, bukan sekadar posisi dan kewenangan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santosa, Sekda Bengkalis dr Ersan Saputra TH, Kepala BKPP Djamaluddin, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis Lettu Inf Agus Dani, Kakan Kemenag Bengkalis H Khaidir, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis dan tamu undangan lainnya.