Dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025), Agung Nugroho menekankan bahwa isu tunda bayar tersebut muncul dari pekerjaan yang dilaksanakan pada periode tahun 2023 hingga 2024. Periode pekerjaan ini adalah sebelum ia dan Wakil Walikota Markarius Anwar resmi menjabat di ibukota Provinsi Riau ini.
“Jadi yang tidak membayarkan pekerjaan itu bukan kami. Utang ini adalah pekerjaan dari tahun 2023–2024, sebelum kami menjabat,” tegas Agung Nugroho.
Meskipun bukan dibuat oleh pemerintahannya, Agung Nugroho menyebut Pemko Pekanbaru saat ini tetap harus mengambil tanggung jawab penuh. Komitmen ini ditunjukkan melalui langkah-langkah konkret dan pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap sejak ia mulai menjabat.
Agung Nugroho membeberkan data terkait utang tersebut. Total utang tunda bayar yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya mencapai hampir Rp500 miliar. Setelah serangkaian pembayaran dilakukan oleh Pemko, jumlah utang yang tersisa kini hanya sekitar Rp90 miliar.
“Kalau ada yang bilang kami tidak membayar upah orang bekerja, itu tidak benar. Justru kami yang mengambil langkah agar utang lama itu bisa dilunasi,” ujar Walikota.
Data ini sekaligus membantah tudingan bahwa Pemko di bawah kepemimpinannya mengabaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Namun, ia menekankan bahwa proses pelunasan utang tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Setiap pembayaran harus melalui prosedur resmi, termasuk audit mendalam, pengecekan berkas, dan verifikasi lainnya untuk memastikan legalitas dan keabsahan utang. Hal ini demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Wali Kota Agung Nugroho mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru untuk berpegang pada data dan fakta yang disajikan Pemko, bukan mengikuti opini yang tidak jelas sumbernya.
"Insyaallah, kami tetap fokus bekerja untuk masyarakat Pekanbaru,” pungkasnya, menjamin komitmen pemerintahannya untuk menyelesaikan persoalan ini.
(MCR)